BYPASS MAMMINASATA LEWATI MAROS 21 KILOMETER

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai fokus membebaskan lahan proyek Bypass Makassar - Maros - Sungguminasa - Takalar (Mamminasata) tahun ini.

Untuk Kabupaten Maros sepanjang 21 kilometer (km), Kabupaten Gowa sejauh 22 km, sisanya Takalar sejauh 5 kilometer. Sementara lebar jalan mencapai 40 meter.

Kepala Dinas Bina Marga Sulsel Abd Latief, mengungkapkan, dalam proses tersebut, pihaknya meminta kerjasama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros untuk mengidentifikasi lahan yang ingin dibebaskan. Serta menyiapkan penentuan harga ganti rugi lahan untuk dua tahap yakni menghubungkan Kabupaten Maros dengan Gowa, serta antara Kabupaten Gowa dengan Takalar.

“Kami memang fokus pada tahap pembebasan lahan. Kita minta kabupaten menyiapkan penetapan harga lahan, yang penting saat ini untuk jalur Maros ke Gowa, “katanya, jumat (1/3/2013) pekan lalu di Makassar.

Ditambahkannya, Dinas Bina Marga Telah merampung pengerjaan detail engineering design (DED) sehingga tahun ini hanya fokus untuk pembebasan lahan milik warga. Jalan baru sepanjang 83 kilometer ini merupakan jalur bebas hambatan, tanpa adanya permukiman pendudukan dan pedagang disepanjang lokasi.

Bypass ini, nantinya juga menjadi tumpuan untuk mengurangi kemacetan kendaraan diKota Makassar. Untuk membangun jalan ini, dipikirkan menghabiskan anggaran Rp 850 miliar.

Rancangan awal, pembebasan lahan dan fisik akan dimulai dengan membangun jalan dari Kecamatan Maros Baru melewati Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Kemudian dilanjutkan di Kecamatan Pattalassang dan berakhir diKecamatan Galesong di Kabupaten Gowa. (BKM/MIC-2)

Dicopy dari: http://marosinfo.com/2013/03/bypass-mamminasata-lewati-maros-21-kilometer/

PANDANGAN KE DEPAN UNTUK MEWUJUDKAN MAMMINASATA TERCINTA

Oleh: Sri Wedary Harahap

Untuk menentukan sikap bagi para pengelola Mamminasata, ada baiknya kita bertanya pada diri kita sendiri. Pertama, apakah Mamminasata akan tetap  jalan di tempat tanpa ada peningkatan. Kedua, apakah Mamminasata akan bergegas maju berkembang seperti yang dicita- citakan oleh kita semua.

Tentu, kita yakin pengelola Mamminasata pasti memilih Mamminasata segera bergegas maju berkembang. Apa yang harus kita ragukan lagi untuk bergerak dan bertindak, sudah ada perangkat yang kuat untuk dipedomani dalam melaksanakan pembangunan di Mamminasata. Undang- Undang No.26 tahun 2007 sudah kita miliki yang merupakan landasan ukum penataan ruang. Pedoman operasional untuk pelaksanaan Undang- Undang No.26 tahun 2007 sudah tersedia, yaituPeraturan Presiden No.15 tahun 2010 an, Peraturan Presiden No.55 tahun 2011 tentang perencanaan tata ruang kawasan perkotaan Mamminasata*. Sumber daya manusia Badan Kerjasama Pembangunan Metropolitan Mamminasata Sulsel dibina oleh JICA Mamminasata yangb juga dilengkapi dengan manual- manual pnyelenggaraan penataan ruang. Sekarang tinggal bagaimana kita selaku pengelola Mamminasata memanfaatkan perangkat tersebut untuk membangun Mamminasata yang kita cintai, dan jangan hanya diam terpaku dengan mimpi- mimpi indah saja.”Spirit, no pain no again”

Bebicara pengelola Mamminasata, kembali kita bertanya lagi, siapa dia?

Dalam Peraturan Presiden No.55 tahun 2011 pasal 141 ayat 2 menyatakan bahwa ada tiga kewenangan yang mengelola Mamminasata secara terpadu sesuai kewenangannya masing- masing yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, dan pemerintah kabupaten/ kota se- wilayah Mamminasata. Pemerintah pusat sudah mengimplementasikannya pada tahun 2011 lalu dengan membentuk satuan kerja non vertikal yang di delegasikan kepada UPTD Mamminasata. Kegiatan yang dilakukan berupa Penyusunan Rencana Progaram Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Mamminasata, Sosialisasi Peraturan Presiden No.55 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata, Identifikasi dan Analisis Konflik Perizinan Skala Besar, dan Percepatan RTRW kabupaten/ kota se- Mamminasata. Selanjutannya di tahun- tahun mendatang pemerintah pusat diharapkan dapat mengembangkan sayapnya di Mamminasata lebih “greget” lagi. Sebagian contoh, apakah mungkin pemerintah pusat membentuk “Balai Besar Mamminasata”. Segala unsur ke –PU-an terintegrasi didalam “Balai Besar Mamminasata” untuk implementasi fisik, dan bahkan nantinya dilengkapi lagi unsur- unsur infrastruktur lainnya, seperti perhubungan, energi dan telekomunikasi.

Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dalam menyikapi pembangunan di Mamminasata, sejak dulu telah melaksanakanya. Mulai tahun 2003 dengan disahkannya Perda no. 10 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Metropolitan Mamminasata telah membentuk Badan Kerjasama Pembangunan Metropolitan Mamminasata  (BKSPMM) yang dikuatkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan yang berfungsi sebagai badan koordinasi. Pada tahap awal BKSPMM memprakarsai ke pemerintah pusat agar RTR Kawasan Metropolitan Mamminasata  Mamminasata yang menghasilakn “action plan”. Sampai dengan saat ini kegiatan BKSPMM yang telah dicapai adalah berupa: melaksanakan koordinasi monitoring, melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-  Undangan penataan ruang, melatih aparat pemerintah kabupaten/ kota tentang penyelenggaraan penataan ruang, memberikan masukan kepada UPTD Mamminasata dalam menjelaskan izin prinsip provinsi Sulawesi Selatan, mengikuti pelatihan TOT, manajemen perkotaan Mamminasata dan pelatihan manajemen perkotaan yang diselenggarakan oleh JICA Mamminasata, dan bersama JICA Mamminasata telah mewujudkan manual- manual penyelenggaraan penataan ruang Mamminasata.

Kedepan diharapkan BKSPMM akan lebih “menggigit” lagi keberadaannya. Untuk itu, mari kita sama- sama memberi masukan peran apa lagi yang harus diemban oleh BKSPMM agar dapat memajukan perkembangan Mamminasata. Ada dua peran yang dapat dilakoni oleh BKSPMM:

• Pertama, mengexpose/ promosi potensi Mamminasata untuk dalam dan luar negeri oleh ketua BKSPMM  atau para bupati/ walikota se- Mamminasata , agar para investor mau berinvestasi di kawasan perkotaan Mamminasata. Untuk kegiatan ini mungkin dapat diusulkan sumber dananya berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.
• Kedua, mengusulkan rencana-rencana tata ruang bersifat lintas yang dapat memberikan dampak positif “multiplier Effect” di kawasan perkotaan Mamminasata kepada UPTD Mamminasata atau ke pusat. Sebelum diusulakn BKSPMM harus mempromosikan terlebih dahulu kepada pemerintah kabupaten/kota se- Mamminasata.  Agar terwujud suatu keputusan bersama. Contoh, usulan rencana tata ruang pariwisata yang terpadu pada kawasan perkotaan Mamminasata. Rencana ini akan memberikan “multiple effect”, seperti pembangunan hotel, jasa perjalanan, restaurant, dsb. Yang kesemuanya ini akan memberikan kesejahteraan masyarakat Mamminasata khususnya dan Sulawesi Selatan umumnya.

Tahun 2009 pemerintah provinsi Sulawesi Selatan membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Mamminasata yang berada dalam lingkup Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan.

UPTD Mamminasata berfungsi sebagai pelaksanaoperasional kegiatan Mamminasata. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan sesuai tupoksi yang dimiiki, seperti mengeluarkan izin prinsip yang bersifat lintas di lingkup kawasan perkotaan Mamminasata, sosialisasi peraturan perundang- undangan, membuat MOU untuk kota baru Mamminasata, menyusun DED penghijauan Mamminasata, menyusun RIS prasarana perkotaan Mamminasata dan lain sebagainya.

Di masa mendatang peran UPTD Mamminasata diharapkan dapat lebih maju lagi, seperti RIS yang telah disusun pada kawasan Mamminasata sekaligus ditindak lanjuti dengan pembangunan fisiknya, sehingga lebih terasa manfaatnya.

Pemerintah kabupaten/kota se-Mamminasata dalam keikutsertaannya alam pembangunan Mamminasata dapat terlihat dari secara hampir bersamaan merevisi kembali RTRW kabupaten/kota masing- masing untuk disesuaikan dengan Undang- Undang no.26 tahun 2007 dan Peraturan Presiden No.55 tahun 2011. Dalam melaksanakan pembangunan yang bersifat lintas kabupaten/kota, pada umumnya pemerintah kabupaten/ kota mulai melaksanakan permohonan izin prinsip pada pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota se-Mamminasatadi bawah kontrol pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk percepatan pembangunak fisik pada kawasan perkotaan Mamminasata, diharapkan pemerintah kabupaten/ kota se-Mamminasata antusias melakukan upaya seperti pembebasan lahan untuk pembangunan jalan bypass Mamminasata, jalan lingkar tengah, jalan terusan Abdullah Dg.Sirua dan merangkul developer dalam maupun luar negeri untuk membangun permukiman di kota baru, pembangunan agro- industri maupun kawasan maritim. Semoga dengan kiat-kiat ini Mamminasata dapat terwujud menjadi kenyataan yang kita dambakan, amin.

SIGNING OF JAPANESE ODA LOAN WITH REPUBLIC OF INDONESIA

Support toward an Improved Urban Environment

1. On March 30 , the Japan International Cooperation Agency signed an agreement with the Republic of Indonesia for up to 3.543 billion yen for the Regional Solid Waste Management for Mamminasata, South Sulawesi Project . The project composes the 113.944 billion yen in Japanese ODA loans concluded through an exchange of notes between the Japanese and Indonesian governments in 2009.

2. Under this project, a finall disposal site will be created in the Mamminasata area of South Sulawesi Province. A regional waste management system such as used by local governments in Japan will be implemented such that local Indonesian municipalities will collaboratively handle the waste disposal process, appropriately and sanitarily collecting and disposing waste generated in their districts. This will improve the lives of residents, providing a more sanitary environment, as well as better preserving the environment and strengthening the administrative capacity of regional governments. The loan funds will be allocated to civil works such as the construction of the final disposal site and a transfer station in Makassar as well as consulting services for general project management, detailed design review, tender assistance, construction supervision and environmental monitoring.

3. In 2007, Indonesia recorded its highest economic growth rate since the Asian economic crisis at 6.3 percent. That was due to increased personal consumption and exports, though the country subsequently entered a deceleration trend as a result of the global economic and financial crisis in fall 2008. While the pace of the recovery was sluggish in 2009, growth reached 4.5 percent growth, and the economy is expected to be on the road to recovery with a growth rate of at least 6 percent next year. With such economic growth, the amount of waste produced has been rapidly increasing. Because there are not adequate sanitary disposal facilities, however, many cities resort to landfill disposal without proper land cover or leachate treatment. Furthermore, the administrative capacity for waste management is insufficient, so that only nine percent of the garbage generated is collected and transported to disposal sites by garbage collection trucks, which results in residents illegally dumping waste in many places. Serious environmental and sanitation problems have developed from this, making improvement to waste management a critical issue.

4. Improving waste management has been set as a natural environmental goal by the Indonesian government, and an issue that has been raised is preventing the pollution and degradation of the natural environment that accompany the maturing society and higher population density of Indonesia. Citizen participation in garbage separation as well as 3R activities—reduce reuse and recycle—are also being promoted. The government has also established a policy of closing by 2013 final disposal sites where land cover and leachate treatment are not carried out, and a policy of promoting proper waste treatment by creating sanitary landfills and instituting a regional waste management system for a number of municipalities.

5. The Mamminasata urban area, whose core city of Makassar is also the capital of South Sulawesi Province, is the target region for this project. In addition to furthering development in South Sulawesi Province, the project will target the economy, industry and transportation on Sulawesi Island in general as well as eastern Indonesia for development. In this region, the collection and treatment of the increasing amount of waste is not being carried out properly, resulting in waste scattered in rivers and canals and on streets that poses serious environmental and sanitation issues. In this urban region, the existing final disposal sites are expected to surpass its maximum capacity in about five years. To ensure land to construct a new disposal site, a waste management system must be constructed for the region as a whole while decreasing the amount of waste produced.

6. This project will adopt Japanese-style semi-aerobic landfill treatment [1] and a regional waste management system to support a model structure for waste management. The Indonesian government has established this project as a model case for regional waste management in the nation’s metropolitan regions, and intends to apply this model to other regional urban areas. JICA is to also provide technical cooperation to promote sustained economic growth and urban environment improvement.

·      [1] With semi-aerobic landfill, leachate collection pipes are provided at the bottom of the landfill to prevent leachate from passing underground while also circulating air to promote decomposition. This system curbs the generation of methane gas.

Reference

1. Term and Amount of Loan

Project Name	Amount (Mil. Yen)	Interest Rate (% per annum)		Repayment Period/Grace Period (years)	Procurement
		Project	Consulting services
Reginal Solid Waste Management for Mamminasata, South Sulawesi	3,543	0.65	0.01	40/10	Untied

Note: The project is a waste disposal project that will contribute toward preventing pollution, preferential conditions apply.

MAMMINASATA MOVES AHEAD WITH REGIONAL SOLID WASTE DEVELOPMENT

The Government of Indonesia (GoI) is taking steps to improve solid waste management by requiring regional governments to comply with Law no. 18/2008 on waste management. As part of its efforts, it has selected the Mamminasata Metropolitan Area (which encompasses Makassar City and the regencies of Maros, Gowa and Takalar) for a pilot project to develop a regional sanitary landfill. This metropolitan area is a driver for growth, not only for Sulawesi but for the whole of Eastern Indonesia in terms of industry, transportation, and trade. However, due to the lack of adequate solid waste management systems, it is facing serious environmental and sanitation issues, including increasing levels of illegal waste dumping into rivers, canals, and roads. For sustainable development in the region, the establishment of a sanitary landfill (tempat pemrosesan akhir, or TPA) is critical.

In support of this process, the AusAID funded Indonesia Infrastructure Initiative assisted the Directorate General of Human Settlements (DGHS) to prepare a Detailed Engineering Design (DED) for the TPA. The objective of the DED is to develop an integrated solid waste management facility that provides environmental protection – in particular to surface water, groundwater, and air quality – while employing cost-effective technologies.

The development of the DED has prepared DGHS to initiate the physical construction of the TPA with loan assistance from the Japan International Cooperation Agency (JICA). The Mamminasata project is currently in the pre-qualification stage of the tender process for the construction of the landfill site.

The successful completion of the Mamminasata project will encourage the central government and other provincial governments to work in coordination to establish solid waste management systems in various regions to improve sanitation facilities and provide a better quality of life for citizens in Indonesia. 

Dicopy dari http://www.indii.co.id/news_activity.php?id_news=284

PEMKOT - PEMPROV SALING LEMPAR TANGGUNG JAWAB

Ilham: Truk 30 Ton Injak Kepala Orang

MAKASSAR, TRIBUN - Pengaturan operasional truk-truk pengangkut material bangunan roda atau rembang enam dan 10 di Makassar dan daerah tetangga, Gowa dan Maros belum menghasilkan titik temu. Masing-masing pemerintah daerah tetap pada aturannya sendiri dan belum diintegrasikan dengan daerah lain. Pemprov Sulsel selaku koordinator angkat tangan.

Masalah ditimbulkan sebagai dampak operasional truk yang tak terkendali telah dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan RI, Suroyo Alimoeso saat berkunjung di balai Kota Makassar, Selasa (7/5). Suroyo meminta masalah ini ditangani Dinas Perhubungan Sulsel.

"Nanti Dinas Perhubungan Sulsel koordinasikan," kata Suroyo. Masalah operasional truk menjadi masalah di tiga daerah. Menurut Masing-masing pemerintah daerah tetap pada aturannya sendiri dan belum diintegrasikan dengan daerah lain. Suroyo tak boleh hanya satu daerah bertanggung jawab dalam penanganannya lantaran lintas daerah.

Sebaliknya dinas perhubungan enggan mengambil alih masalah ini dengan alasan masalah muncul dari Makassar dan harus diselesaikan sendiri oleh Pemkot Makassar. Namun, pemkot mempertanyakan tanggung jawab dan fungsi koordinasi dinas perhubungan dan Pemprov Sulsel.

"Kami hanya menunggu undangan untuk rapat koordinasi dari pemkot. Kan, Makassar yang mempersoalkan,"tutur Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Masykur A Sulthan. Pemkot mempersoalkan sikap dinas perhubungan lantaran sebelumnya berulang kali diundang rapat koordinasi, namun tak seorang pun perwakilan hadir.

Pemkot Makassar menginginkan truk tak beroperasi pada siang hari sebab arus lalu lintas sangat padat. Sementara Pemkab Gowa tak menginginkan truk beroperasi pada malam hari.

Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin melaporkan kepada direktur jenderal bahwa truk telah menjadi "mesin pembunuh" baru di Makassar.

Belasan nyawa terenggut dijalan akibat liarnya truk. "Truk berbobot sampai 30 ton injak kepalanya orang,"ujar Ilham.

Data dikumpulkan Tribun, pada tahun 2012 sebanyak tujuh warga diMakassar dan Gowa tewas digilas truk bertonase besar pengangkut material bangunan. (edi)

Dicopy dari Tribun Makassar Rabu, 8 Mei 2013

HARGA TANAH Rp 20 JUTA SEMETER

TINGGINYA harga tanah di Makassar menghambat pertumbuhan jalan. Pemerintah Kota Makassar masih setengah mati untuk membeaskan lahan guna pembangunan jalan. Pemerintah masih berfikir keras untuk mencarikan solusi meningkatkan pertumbuhan jalan.

Dalam diskusi dengan Direktorat Jenderal Pertumbuhan Darat Kementerian Perhubungan RI, Suroyo Alimoeso, Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin mengatakan, harga tanah di Makassar yang akan dibebaskan untuk pembangunan jalan Rp 20 juta permeter.

Mengutip dari survei Litbang Kompas, Ilham mengatakan pula, harga tanah itu sama dengan harga tanah di jakarta.

"Saya sudah diskusi dengan PT Nusantara Infrastructure, harga tanah di (J,klyualan) AP Pettarani (Makassar) Rp 20 juta per meter, "kata Ilham dalam diskusi diruang kerjanya, kemarin.

Solusi lain di tengah mahalnya harga tanah yang harus dilebarkan adalah pembangunan jalan layang. (edi)

Dicopy dari Tribun Makassar Rabu, 8 Mei 2013

KEMACETAN KOTA MAKASSAR

Kemacetan yang terjadi di Kota Makassar bukanlah suatu hal yang jarang terjadi. Tidak heran ketika  topik perbincangan masyarakat saat ini adalah kemacetan.

Ada beberapa titik kemacetan yang sering ditemui dikota makassar diantaranya, Daya, Perintis Kemerdekaan, Antang, Abdullah DaengSirua, Borong Raya, Pettarani, Boulevard, Pengayoman, Urip Sumaharjo, Ahmad Yani, Sultan Alauddin, Samratulangi, dan Cendrawasi.

Beberapa kemacetan yang terjadi itu disebabkan kurangnya sarana dan prasarana jalan, meningkatnya intensitas kendaraan, kurangnya kesadaran berkendaraan terhadap pengendara.

Untuk mengatasi kemacetan tersebut, mesti ada partisipasi dari semua kalangan, terlepas dari kesadaran pengendara adapun yang mesti diperhatikan salah satunya ketersediaan-nya lapangan parkir yang memadai disetiap pertokoan ataupun perkantoran yang ada diwilayah makassar. Selasa (7/ 5/13)

Penulis: Sayid Muh. Faldy

PERUMNAS AKAN BANGUN 1.000 RUMAH DI KAWASAN MAMMINASATA

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Perumnas Regional VII siap membangun 1.000 unit rumah dikawasan kota baru Mamminasata sebagai kiat mengantisipasi perkembangan kota dikawasan Metropolitan itu.

General Manajer Perumnas Regional VII Permata Bangun, di Makassar, Selasa mengatakan pihaknya siap membangun rumah di kawasan itu sebagai wilayah pengembangan kawasan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar (MAMMINASATA).

"Kita sudah meyiapkan lahan 200 hektar dikecamatan Moncongloe, Kabupaten Gowa untuk pembangunan 1.000 unit rumah berbagai tipe, "ujar Permata.

Perumnas, katanya melakukan sinergi dengan berbagai pihak dalam membangun perumahan termasuk dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Negara Perumahan Rakyat.

Pertama Bangun menyatakan, wilayah kerjanya yang meliputi 10 provinsi di kawasan timur Indonesia (KTI) punya posisi strategis dengan beban cukup berat dalam pemenuhan perumahan masyarakat di kawasan ini.

Namun berkat kerja keras serta dukungan pemerintahan dan mitra, maka semua program yang dicanangkan telah terealisasi, termasuk pembangunan 1.562 unit rumah pada 2011.

Pembangunan rumah di Moncongloe kawasan kota baru Mamminasata diharapkan bersamaan dengan pembangunan pasar tradisional modern dengan jumlah 450 kios di kawasan pengembangan kota Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar.

Pembangunan pasar tradisional dengan sistem pengelolaan modern itu berlokasi di blok A/F kawasan BTP dengan investasi Rp 300 miliar, ujar Permata didampingi Muchlis Abbas, manajer pemasaran Perumnas regional VII.(*/tribun-timur.com)

Editor : Muh. Irham
Di copy dari http://makassar.tribunnews.com

PENGUSAHA MULAI INCAR LAHAN BISNIS MAMMINASATA

TEMPO Interaktif, Makassar -   Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia  Sulawesi Selatan Latunreng mengatakan pembangunan kawasan bisnis di sekitar jalur Maminasata menarik kalangan pengusaha. Areal yang  menghubungkan Kota Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar, itu sangat menjanjikan. Namun, kata dia, pengusaha belum melihat konsep detail dari pemerintah.

Latunreng berharap pemerintah menyusun pemetaan infrastruktur di wilayah tersebut, misalnya pembagian wilayah komersil dan permukiman.  "Dari pemetaan wilayah dan perkembangan infrastruktur, pengusaha bisa mengetahui peluang bisnis yang cocok," ujarnya, Minggu (8/11).

Tidak hanya itu. Menurut dia,  pemerintah juga perlu mengoptimalkan fasilitas pendukung seperti listrik yang memadai dan regulasi ketat tapi cepat. "Kami ingin adanya regulasi yang memudahkan pebisnis, tidak bikin susah," ungkapnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sedang menyiapkan lahan sekitar 3.500 hekatre, yang akan menjadi kawasan bisnis.  Menurut  penanggung jawab proyek, Andi Yurnita Hadrawi, pembangunan jalan dimulai 2010 dan diperkirakan selesai pada 2015.

 “Lahan itu sangat potensial untuk investasi. Mamminasata merupakan kota baru yang didukung daerah permukiman, sarana pendidikan, lapangan golf, dan ruang terbuka hijau,” kata Andi Yurnita seraya menambahkan,  proyek ini  akan menyerap dana sekitar Rp 1 triliun, yang dihimpun dari pemerintah pusat maupun daerah.

Akses jalan yang dibangun antara lain menyatukan jalur trans Sulawesi dan bypass Mamminasata. Dua jalan lain, yaitu Jalan Abdullah Dg Sirua dan Jalan Hertasning, akan menjadi penghubung dari Kota Makassar.  “Fungsi pembangunan jalan ini untuk mempermudah transportasi  antara Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar,” kata Andi.

Kendati masih tahap pembebasan lahan, pebisnis mulai melirik wilayah tersebut. Saat ini puluhan proyek perumahan sudah berada di sekitar jalur Mamminasata seperti di Kecamatan Samata Kabupaten Gowa hingga ke Kecamatan Moncolloe, Kabupaten Maros.  

Andi menambahkan, sekarang  memang belum ada detail pembagian kawasa. Konsep pembangunan baru sebatas memperlihatkan kepada pengusaha untuk mempertimbangkan investasinya di kawasan tersebut.

TRI SUHARMAN

LETAK STRATEGIS WILAYAH

Sebuah Tinjauan Interaksi Spasial 

• Berbatasan langsung dengan kawasan pendidikan SAMATA-BONTO Metropolitan MAMMINASATA. • Akan dilalui Jalan lingkar (Ring road) Mamminasata yang menghubungkan antara kota Makassar, Maros,

   Kawasan wisata Malino.

• Sesuai dengan arahan rencana pembangunan kawasan pendidikan, maka Kelurahan Parangbanoa akan

   terletak diantara Fak. Teknik UH dan Kampus IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

• Merupakan kawasan pengembangan Ekowisata dengan segala potensi Ekologi & SDM yag dimiliki.

• Jarak 7 Km dari Kota Sungguminasa (waktu tempuh 30 menit).

• Jarak 12 Km dari Kota Makassar (waktu tempuh 45 menit).

Dicopy dari http://erepaso.com/letak.php

PEP-RES RI Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Rencana Tataruang Kawasan Perkotaan MAMMINASATA

Mukhadimah

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MAKASSAR, MAROS, SUNGGUMINASA DAN TAKALAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makasssar, Maros, Sungguminasa dan Takalar;

Cakupan Wilayah

Bagian Keempat

Cakupan Kawasan Perkotaan Mamminasata

Pasal 5

Kawasan Perkotaan Mamminasata mencakup 46 (empat puluh enam) kecamatan, yang terdiri atas:

a. Seluruh Wilayah Kota Makassar yang mencakup 14 (empat belas) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Tamalanrea, kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Manggala, Kecamatan Panakukang, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mamajang dan Kecamatan Mariso;

b. Seluruh Wilayah Kabupaten Takalar yang mencakup 9 (sembilan) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Sanrobone, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kecamatan Pattallassang, KecamatanPolombangkeng Utara, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong dan Kecamatan Galesong Utara;

c. Sebagian Wilayah Kabupaten Gowa yang mencakup 11 (sebelas) wilayah kecamatan meliputi Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Pallangga, Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bajeng Barat, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Bontonompo dan Kecamatan Bontonompo Selatan; dan

d. Sebagian Wilayah Kabupaten Maros yang mencakup 12 (dua belas) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Maros Baru, kecamatan Turikale, Kecamatan Marusu, Kecamatan Mandai, Kecamatan Moncongloe, Kecamatan Bontoa, Kecamatan lau, Kecamatan Tanralili, Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Simbang dan Kecamatan Cenrana.

Tujuan

Pasal 6

Penataan ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata bertujuan untuk mewujudkan:

a. Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai salah satu pusat pertumbuhan wilayah dan/atau pusat orientasi pelayanan berskala internasional serta penggerak utama di Kawasan Timur Indonesia;

b. Keterpaduan penyelenggaraan penataan ruang antara wilayah nasional, wilayah provinsi, dan wilayah kabupaten/ kota di Kawasan Perkotaan Mamminasata;

c. Sistem perkotaan Kawasan Perkotaan Mamminasata yang berhierarki, terstruktur dan seimbang sesuai dengan fungsi dan tingkat pelayannya;

d. Keseimbangan fungsi lindung dan fungsi budi daya pada Kawasan Perkotaan Mamminasata sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan

e. Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integritas nasional di Kawasan Perkotaan Maminasata.

MAMMINASATA - DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN EKOREGION

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP (KLH) menetapkan wilayah Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar (Mamminasata) sebagai kawasan Status Lingkungan Hidup Ekoregion (SLHE).

Peluncuran program tersebut dilaksanakan di kantor Pusat Pengelolaan Ekoregion Sulawesi, Maluku dan Papua (PPE-Sumapapua) Makassar dan dihadiri langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya, beberapa waktu lalu. Penetapan SLHE Mamminasata tersebut bersamaan dengan penetapan Raja Ampat sebagai kawasan Ekoregion. Keduanya dinilai memiliki poteni yang sangat memadai untuk mejadi ikon di wilayahnya masing-masing. Kepala PPE Sumapapua Darhamsyah menyebutkan, Mamminasata memiliki konsep rencana tata ruang terpadu dan merupakan sentra pertumbuhan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dengan adanya konsep ekoregion, kawasan ini akan dilaksanakan upaya pemanfaatan ruang, pemanfaatan sumber daya alam, serta daya dukung lingkungan secara efisien.

“Konsepnya nanti ini melalui keseimbangan antar wilayah dan antar sektor serta pencegahan kerusakan fungsi dan tatanan lingkungan hidup di kawasan Mamminasata,”ujarnya.

Darhamsyah mengatakan, kota Makassar sebagai pintu gerbang pada Wilayah Maros, Gowa, Takalar, sehingga secara ekonomis dapat memberikan pertumbuhan dan perkembangan bagi wilayah di sekitarnya. Apalagi, ujar dia, Mamminasata juga telah didukung dengan pembangunan infrastruktur di bidang jalan dan jembatan, irigasi, jaringan air bersih, yang didesain melalui studi. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya menyebutkan, selain program tersebut, pihaknya juga telah berupaya untuk menetapkan program rumah ramah lingkungan di 33 provinsi di tanah air. Dengan program KLH tersebut, dia berharap masyarakat bisa hidup lebih ramah dengan lingkungan, sehingga polusi yang bisa merusak alam bisa dikurangi seminimalisir mungkin. ”Ini untuk 33 provinsi di indonesia.

Rumah ini bukannya tidak tradisional sekali, tetapi membuat wilayah perkampungan yang tertata, baik dari penggunaan listrik dan airnya,”pungkasnya.

Terpisah, Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Sulsel Tamzil Tadjuddin yang juga hadir di Kantor Pusat Pengelolaan Ekoregion Sulawesi, Maluku dan Papua (PPE Sumapapua) mengatakan, program Status Lingkungan Hidup Ekoregion (SLHE) tersebut akan dikawinkan dengan program Pemprov Sulsel yang sementara ini berjalan. Dengan menyajikan data kualitas lingkungan hidup berdasarkan median air, udara, lahan dan kualitas SDA, termasuk keaneka ragaman hayati di kawasan Mamminasata. “Provinsi dan kabupaten/kota juga telah membuatnya setiap tahun. Sehingga, ini akan kita kawinkan dengan program yang di buat oleh PPE Sumapapua,”pungkasnya.

Kunjungi Unhas

Terpisah, dalam kunjungannya ke Universitas Hasanuddin, Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya, mengharapkan kampus terbesar di KTI tersebut menjadi percontohan pengembangan green campus. Menurutnya, lingkungan kampus sangat mendukung upaya menciptakan suasana yang nyaman dan sejuk bagi mahasiswa. “Dulu waktu saya masih kuliah. Kondisinya masih gersang. Saya berharap green campus terus dilaksanakan Unhas dan menjadi percontohan di Kawasan Timur Indonesia,” ungkap Balthasar di Rektorat Unhas, kemarin.

Menanggapi hal tersebut, rektorat Unhas Idrus A. Paturusi mengungkapkan, pihaknya menargetkan penanaman 2000 pohon pertahun. Saat ini, jumlah pohon yang ditanam sudah mencapai 80 ribu pohon. Selain itu, Unhas mengembangkan hutan pendidikan sekaligus perlindungan tanaman langka yang nyaris punah di Bengo-Bengo Kabupaten Maros.

Dicopy dari: http://www.seputar-indonesia.com

DEWAN DORONG BYPASS MAMMINASATA DIWUJUDKAN

Oleh Ronalyw;

MAKASSAR, BKM-- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel berharap agar proyek lingkar luar atau bypass Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar (Mamminasata) bisa diwujudkan segera.

Paling tidak, realisasi tersebut untuk jalur yang menghubungkan antara Kabupaten Maros dan Samata Kabupaten Gowa agar pemecahan persoalan kemacetan di Jalan Perintis Kemerdekaan hingga ke Urip Sumiharjo bisa teratasi.

Anggota Komisi B DPRD Sulsel, A Yaqkin Padjalangi, saat menghadiri acara diskusi bakal calon walikota dan wakil walikota Makassar yang dihelat Harian Berita Kota Makassar, Selasa (19/3).

Legislator Partai Golkar ini mengatakan, keberadaan jalan lingkar luar, lingkar dalam dan lingkar tengah sangat membantu memecahkan persoalan kemacetan di dalam Kota Makassar. Alasannya, karena warga yang bedomisili di Kabupaten Maros tidak lagi menggunakan jalur Jalan Perintis Kemerdekaan untuk beraktifitas di Kota Makassar.

"Jalan lingkat luar membantu sekali mengatasi kemacetan. Termasuk membatasi kendaraan yang masuk ke dalam kota Makassar digantikan dengan kendaraan umum seperti busway. Jadi warga Maros bisa memfungsikan busway, agar tidak semua mobil dari luar Makassar bisa beraktifitas di dalam kota," tegas Yagkin.

Sementara itu,  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel saat ini mulai melakukan inventarisasi untuk membebaskan lahan proyek bypass Makassar-Maros- Sungguminasa-Takalar (Mamminasata).

Kepala Dinas Bina Marga Sulsel Abd Latief sebelumnya mengungkapkan, dalam proses tersebut, pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros dan Gowa akan membentuk tim bersama untuk menentukan jalur baru sepanjang 50 kilometer tersebut.

Dia mengatakan,Dinas Bina Marga telah merampungkan pengerjaan detail engineering design (DED) sejak 2011 lalu, sehingga tahun ini hanya fokus untuk pembebasan lahan milik warga.Jalan baru sepanjang 50 kilometer ini merupakan jalur bebas hambatan,tanpa adanya permukiman penduduk dan pedagang di sepanjang lokasi. Bypass ini, kata Latief, nantinya juga menjadi tumpuan untuk mengurangi kemacetan kendaraan di Kota Makassar. Untuk membangun jalan ini, diperkirakan menghabiskan anggaran Rp850 miliar.

Sementara itu, Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Sulsel Elfachri mengaku, pembebasan lahan di jalur bypass Maminasata dihitung oleh tim apresial atau tim independen bentukan Pusat.

"Semua proses pembebasan lahan dihitung oleh tim apresial. Kami tidak punya kewenangan lagi menghitung ganti rugi lahan," ujar Fachri.

Rancangan awal, pembebasan lahan dan fisiknya akan dimulai dengan membangun jalan dari Kecamatan Maros Baru melewati Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros.

Kemudian dilanjutkan di Kecamatan Pattalassang dan berakhir di Kecamatan Galesong di Kabupaten Gowa. Bypass Mamminasata merupakan program multitahunan Pemerintah Pusat dan dianggarkan bertahap. Khusus Kabupaten Maros, jalan ini sepanjang 21 kilometer (km), Kabupaten Gowa sejauh 22 km, sisanya Takalar sejauh 5 kilometer. Sementara lebar jalan mencapai 40 meter, dengan jumlah jalur mecapai delapan jalur.(war)

RINCIAN JALAN MAMMINASATA

Section A (Maros-Middle Ring Road)

Pengembangan jalan pada bagian ini adalah pelebaran jalan nasional dari 4 jalur menjadi 6 atau 8 jalur. Kecuali jalan di dalam kota Maros, 4 jalur yang ada akan dibangun kemudian. Jalur jalan dimulai di kota Maros dan melalui jalan nasional sampai ke persimpangan Jl.Ir.Sutami (dekat pintu masuk ke Kota Makassar) dan kemudian melewati Jl.Perintis Kemerdekaan sampai dengan persimpangan middle Ring Road yang direncanakan di dekat Jembatan Sungai Tallo.

Banyak bangunan dan rumah-rumah di sepanjang rute, terutama di sekitar bandara, Mandai, Biringkanaya dan Daya. Volume lalu lintas diperkirakan lebih tinggi dari jalur lain dan populasi kepadatan juga relatif tinggi. Beberapa masjid ada di sepanjang jalan dan rumah sakit umum Daya di titik lintas kota (RS Daya). Terdapat beberapa pasar besar dan kecil sehingga jalan ini sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Kondisi lingkungan alam dan keanekaragaman hayati flora dan fauna diasumsikan pada dataran rendah.

Dampak negatif yang signifikan adalah akuisisi tanah dan pemukiman kembali di kasus pelebaran jalan yang ada. Tampaknya kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu hal penting pada lingkungan sosial. Dimasa depan, kualitas udara dan tingkat kebisingan akan menjadi memburuk karena peningkatan volume lalu lintas. Namun, dampak positif pada penurunan Kemacetan Lalu Lintas sangat diharapkan. Kegiatan ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya lokal juga akan berdampak positif.

Section B (Middle Ring Road)

Melewati daerah perkotaan Makassar, melewati daerah kepadatan penduduk yang tinggi dan sebagian jalur jalan pada kanal drainase. Rute ini melintasi Sungai Tallo setelah memasuki Ring Road Jl.Perintis Kemerdekaan dari Tengah. Saat ini kondisi lingkungan alam dan keanekaragaman hayati relatif tinggi. Populasi penduduk dari Abdullah Daeng Sirua menuju Sungguminasa di Gowa cukup tinggi.

Kecelakaan lalu lintas adalah item penting untuk dipertimbangkan pada jalur ini. Pencemaran air dan kebisingan selama konstruksi substruktur Jembatan Sungai Tallo perlu diantisipasi. Kualitas udara dan kebisingan akan memburuk di masa depan karena meningkatnya volume lalu lintas.

Section C (Sungguminasa - National Road)

Pembangunan jalan baru sangat direkomendasikan. Rute baru melintasi Sungai Jeneberang setelah Sungguminasa. Sawah dan desa menyebar di sepanjang rute baru di selatan Sungai Jeneberang. Kepadatan populasi relatif kecil.

Section D (Boka - Takalar)

Konsep pengembangan Bagian D adalah pelebaran jalan nasional yang ada dari 2-jalur jalan menjadi 4-jalur jalan. Ada sebuah kanal irigasi di sisi timur sepanjang jalan. Dalam perjalanan ke Takalar, ada kota kecil (Limbung di Gowa dan Palleko di Takalar). Kepadatan penduduk di sepanjang sisi jalan relatif tinggi. Budidaya padi irigasi dominan sepanjang jalan. Jumlah resettlements (rumah dan bangunan) yang besar sebagai pelebaran dapat dibuat pada sisi barat karena saluran irigasi ini

terletak di sebelah timur.

Hertasning Road

Jalan Kabupaten (Bagian D dari Jalan Hertasning) yang terletak di Pattallassang di

Gowa akan diperlebar dari 2-jalur jalan menjadi 4-jalur jalan. Sawah dan budidaya tanaman dominan dan kepadatan penduduk relatif rendah.

Abdullah Daeng Sirua Road

Rute ini menghubungkan pusat Kota Makassar dengan kota baru yang disarankan (kota satelit) di Gowa dan Maros di masa depan. Ini juga akan secara langsung menghubungkan situs baru TPA Mamminasata. Rute yang diusulkan di Kota Makassar dimulai pada pusat kota di mana terdapat bangunan padat penduduk. Bagian B - Bagian D melewati sepanjang kanal air hingga Makassar/ Perbatasan Maros dan konsep proyek pembangunan jalan 2-jalur baru di ROW dari kanal PDAM atau perbaikan jalan inspeksi PDAM yang ada.